Gejolak Mesir & Standar Ganda

NEGARA Afrika tengah bergejolak. Tunisia menjadi negara Afrika pertama yang bergelok. Mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan diktator Zine El Abidine Ben Ali bergemuruh di Tunisia. Aktivis Tunisia akhirnya mampu menghentikan kekuasaan rezim Ben Ali setelah 23 tahun memimpin.

Meski pemerintahan masih kacau, keamenen Tunisia relatif mulai kondusif. Terbukti dengan kebijakan yang diambil Perdana Menteri Tunisia Mohamed Ghannouci membentuk pemerintahan koalisi. Langkah ini untuk meredakan protes dan pergerakan yang dilakukan orang dekat Ben Ali.

Publik dunia belum bisa melupakan revolusi mencekam yang terjadi di Tunisia. Satu negara Afrika kembali bergejolak hebat. Kali ini terjadi di Mesir. Negara yang kaya dengan sejarah peradaban dunia ini tengah dilanda demonstrasi besar-besaran. Targetnya satu, para aktivis di Mesir ingin menggulingkan Presiden Hosni Mubarak.

Sebagian besar publik Mesir merasa geram dengan Mubarak, yang sudah menjadi penguasa selama 30 tahun. Alasannya klasik, Mubarak dinilai gagal menyelesaikan masalah keadilan sosial, pengangguran dan meningkatnya harga komoditi. Protes pun mulai terjadi di penjuru Mesir secara nasional dengan label "Hari Kemarahan".

Ratusan ribu masyarakat Mesir tetap turun ke jalan meski Mubarak telah mengeluarkan larangan. Apalagi bangsa Mesir melihat gelagat Mubarak yang menjagokan anaknya, Gamal Mubarak untuk melanjutkan rezimnya. Gamal sendiri akan bersaing dengan Ketua Dinas Rahasia Mesir, Omar Sulaiman. Persaingan keduanya semakin meruncingkan gejolak di Mesir.

Gejolak yang terjadi di kedua negara Afrika itu sebenarnya bukan peristiwa baru. Teranyar pernah dialami Indonesia. Pada 1998, aktivis mahasiswa dari penjuru negeri membanjiri jalan utama di Ibu Kota dan menuntut diktator meletakkan jabatannya. Sebelum Pak Harto lengser, Indonesia beru saja menghadapi krisis ekonomi yang menimbulkan kesenjangan dalam masyarakat.

Sebenarnya sesuatu yang menarik bukan pada aksi protes. Semua pemerhati hubungan internasional lebih mencermati siapa dibalik kerusuhan yang terjadi di Tunisia dan Mesir. Banyak kalangan mengklaim Amerika Serikat (AS) yang menjadi sutradara di balik kerusuhan tersebut. Maklum, negara adidaya itu memiliki standar ganda yang diterapkan dalam hubungan internasional.

Di satu sisi AS mendukung pemerintahan Mubarak, tapi mendukung aksi protes yang dilakukan di negar itu. Strategi inilah yang membuat AS leluasa dalam menghancurkan negara kecil seperti Tunisia, Mesir, termasuk Indonesia. Ini strategi yang dipakai AS untuk menghancurkan satu pemerintahan otoriter yang dinilai sudah tidak sejalan.

Demikian kiranya yang terjadi di Mesir. Sebelum terjadi gejolak besar, AS sepertinya mendukung penuh kebijakan Mubarak. Saat protes tidak terbendung, AS langsung tancap gas dan meninggalkan sekutunya itu. Kini AS balik menyerang pemerintahan Mubarak. Pejabat Washington menekan pemerintah Mesir agar membebaskan para aktivis antipemerintah yang ditahan.

Setidaknya ini bisa dijadikan gambaran bagi negara kecil lain yang masih dipimpin tokoh otoriter. AS akan membinasakan pola kemempimpin seperti itu dan menggantinya dengan demokrasi, meski diterapkan dengan kekerasan dan perang.

Meluluhlantakkan Tunisia dan Mesir bukan akhir cerita negara yang dipimpin otoriter. Bidikan negara adidaya saat ini setidaknya ada tiga negara. Aljazair dalam kondisi menuju krisis kepemimpinan. Presiden Aljazair Abdul Aziz Bouteflika. Dengan komando kekuasaan yang dipimpinnya, dia mampu mengubah konstitusi untuk kepentingan mempertahankan jabatannya. Bouteflika sendiri sudah memimpin Aljazair sejak 1999.

Tanda-tandan gejolak mulai terlihat dengan bokiot pemilu yang dilakukan partai oposisi Aljazair. Ibarat menunggu bom waktu, Aljazair menjadi target berikutnya. Hanya perlu diingat meski tidak demokratis, kediktatoran Bouteflika tidak separah Ben Ali.

Kemudian Libia. Negara adidaya tampaknya sangat serius memperhatikan kepemimpinan Presiden Libya Moammar Ghadafi. Dia diklaim telah melebihi usia kekuasaan seluruh pemerintahan di dunia saat ini. Ghadafi kali pertama berkuasa di Libya pada 1969 melalui kudeta militer. Libia bahkan dicap sebagai negara paling tidak demokratis di dunia.

Negara lainnya yang bekal mengalami gelombang protes hebat adalah Jordania. Raja Abdullah II merupakan salah satu sekutu utama AS, yang biasa menjadi "makelar perdamaian". Gelar tersebut biasa dilakoni untuk perdamaian antara otoritas Ramallah di Palestina dan rezim zionis Israel.

Kondisi di Jordania saat ini mirip dengan apa yang terjadi di Mesir dan Tunisia. Jordania masih menghadapi masalah krusial yakni pengangguran yang mengkhawatirkan. Kalangan pengamat di negeri itu juga mulai meragukan kapasitas Abdullah, yang merupakan jebolan sekolah di AS.

Andai saja Tunisia dan Mesir mau berkaca dengan Indonesia, tentu standar ganda yang diterapkan negeri adidaya tidak akan berjalan. Terpinting, standar ganda yang diterapkan AS harusnya menjadi perhatian negara kecil lainya, seperti Aljazair, Libya dan Jordania. Sehingga akhir protes yang merenggut banyak korban jiwa bisa dihindarkan.

Sumber : http://suar.okezone.com/